Buntut Genosida Muslim Uighur, Uni Eropa Setuju Masukkan Pejabat China Ke Daftar Hitam

PIKIRAN RAKYAT - Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Uni Eropa pada Rabu, 17 Maret 2021 sepakat memasukkan pejabat China ke daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Sanksi terhadap China itu menjadi yang pertama sejak embargo senjata Uni Eropa pada tahun 1989 menyusul tindakan keras di Lapangan Tiananmen.

Duta besar Uni Eropa menyetujui larangan perjalanan dan pembekuan aset pada empat individu China dan satu entitas, yang namanya tidak akan dipublikasikan sampai persetujuan resmi oleh menteri luar negeri Uni Eropa pada 22 Maret.

"Langkah-langkah pembatasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran yang diadopsi," kata seorang diplomat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Para diplomat Uni Eropa mengatakan pejabat China dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur China.

Mereka mengatakan langkah tersebut mencerminkan keprihatinan yang mendalam tentang Uighur di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.

Uni Eropa terakhir kali memberi sanksi kepada China pada Juni 1989, dengan memberlakukan embargo senjata terhadap Beijing yang masih berlaku.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang yang terpencil.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.

Parlemen Belanda mengikuti Kanada dan Amerika Serikat dalam memberi label perlakuan China terhadap genosida Uighur.

Tanggapan China
Utusan China untuk Uni Eropa dalam akun Twitternya menyebutkan Beijing tidak akan mengubah kebijakannya.

Sanksi bersifat konfrontatif. Kami menginginkan dialog, bukan konfrontasi. Kami meminta pihak Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur, karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada orang-orang," kata utusan China,  Zhang Ming.

China menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

Tweet