Republik dan Demokrasi

Sebuah pemerintahan terbentuk oleh ideologi yang dianut oleh masyarakatnya, karena itulah ada banyak ideologi dan juga bentuk pemerintahan yang berjalan di dunia saat ini dengan karakter dan juga nilainya masing-masing. Dua bentuk pemerintahan yang paling banyak digunakan saat ini adalah republik dan demokrasi meski dalam prakteknya banyak negara yang menjalankan pemerintahan republik demokrasi seperti Indonesia dan juga Amerika Serikat, oleh karena itu konteks yang akan dibahas kali ini adalah bentuk pemerintahan demokrasi murni. Bentuk pemerintahan demokrasi murni ini sudah lebih tua dibandingkan dengan republik di mana dulu digunakan dalam pemerintahan Yunani dan Roma kuno. Apa yang menjadi pembeda sistem pemerintahan yang republik dengan demokrasi?

REPUBLIK	DEMOKRASI
Asal kata
Dari bahasa Latin yang berarti “hukum”	Dari bahasa Yunani yang berarti “kuasa masyarakat”
Konstitusi
Mayoritas tidak bisa memaksakan kehendak minoritas	Mayoritas dapat memaksakan kehendak ke minoritas
Agama
Bebas memilih agama yang dilindungi oleh konstitusi	Boleh memilih agama apapun namun dibatasi
Kedaulatan
Masyarakat sebagai individu	Masyarakat sebagai kelompok
Diskriminasi
Kaum minoritas dilindungi oleh undang-undang	Dalam prakteknya ditemukan unsur-unsur diskriminasi terhadap kaum minoritas
Sumber pendapatan
Sumber pendapatan utama dari pajak dan fee lainnya	Sering ditemukan dalam bentuk ilegal
Kecenderungan mobocracy
Tidak ada, karena dilindungi oleh hukum	Ada, karena kedaulatan berada di tangan massa dan kelompok mayoritas
Contoh negara
Amerika Serikat	Yunani Kuno, Romawi

Definisi
Dari segi pengertian atau definisi, demokrasi berasal dari kata asal Yunani yaitu demos dan kratein. Demos memiliki arti masyarakat, sedangkan kratein berarti menguasai. Berdasarkan dua kata tersebut maka demokrasi memiliki arti kuasa oleh masyarakat di mana pemerintahan dikuasai oleh para penduduk di sebuah negara dan disebut dengan sistem massa. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, semua masyarakat berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan suatu negara, serta hukum yang berlaku sama untuk semua masyarakat.

Sedangkan republik disusun dari kata yang berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata res yang berarti hal, dan publica yang berarti publik. Republik secara harafiah diartikan sebagai halnya publik yang kemudian mengacu pada hukum. Masyarakat dipimpin oleh kepala negara yang dipilih berdasarkan pemungutan suara yang adil yang kemudian akan melayani negara dalam suatu periode tertentu. Kepala negara untuk bentuk negara republik disebut dengan presiden.

Konstitusi
Sebelum membahas perbedaannya, persamaan besar antara pemerintahan republik dengan demokrasi murni adalah keduanya sama-sama terdiri dari wakil atau representatif dari kepentingan masyarakat yang dipilih melalui pemungutan suara. Hanya pada bentuk negara republik terdapat aturan atau konstitusi tertulis yang melindungi suara kaum minoritas untuk didengarkan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan. Sementara untuk bentuk pemerintahan demokrasi murni keputusan dan kebijakan yang diambil merupakan hasil suara dari mayoritas representatif yang ada di pemerintahan, dan mengabaikan suara kaum minoritas. Maka dari itu dalam praktek modernnya, negara yang mengusung sistem replubik demokratis memiliki undang-undang yang menjelaskan mengenai mekanisme pengambilan suara sedemikan rupa agar kaum minoritas tidak terabaikan kepentingannya.

Dalam pemerintahan demokrasi murni terdapat unsur pemaksaan terhadap keputusan kaum mayoritas ketika pengambilan keputusan. Di mana kaum minoritas sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk mengangkat kembali kepentingannya apabila sudah dikalahkan oleh kaum mayoritas. Sedangkan dalam pemerintahan republik modern, karena sudah diatur dalam konstitusi maka kaum mayoritas tidak berhak mengambil hak kaum mayoritas untuk bersuara bahkan oleh presiden sekalipun. Pelanggaran terhadap hak ini maka dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Kedaulatan
Kedaulatan di pemerintahan demokrasi murni dipegang oleh populasi yang berfungsi sebagai kelompok, maka dari itu kepentingan kelompok harus dinomorsatukan sehingga keputusan dikeluarkan berdasarkan suara paling banyak. Sementara untuk pemerintahan republik, masing-masing orang memiliki hak untuk menyampaikan kepentingannya sehingga pemerintahan tidak boleh mengabaikan suara-suara yang tidak termasuk dalam suara terbanyak. Hal ini juga mempengaruhi kebebasan dalam memilih dan kebebasan dalam berbicara pada kedua bentuk pemerintahan. Di mana pada demokratis, masing-masing individu bebas untuk menyampaikan pendapat kecuali suara mayoritas sudah tercapai. Sedangkan pada republik, kebebasan untuk memilih dan bersuara masih dilindungi selama konstitusi masih berlaku.
 

Agama
Tidak hanya menyangkut kebebasan berbicara dan memilih, bentuk pemerintahan juga mempengaruhi kebebasan dalam memilih agama. Pemerintahan demokratis masih mengijinkan masyarakatnya untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Tetapi bagi mereka yang memeluk agama minoritas, kaum mayoritas berhak untuk mengatur ketentuan yang berhubungan dengan kebebasan cara kaum minoritas menjalankan ibadahnya. Sedangkan pada pemerintahan republik, jaminan memeluk agama menurut kepercayaan dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak ada yang boleh mengusik kebebasan kaum minoritas untuk menjalankan agamanya.
 

Diskriminasi
Dalam teorinya sebenarnya bentuk pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua representatif yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Namun pada prakteknya ketika keputusan mayoritas sudah diambil maka keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat yang mencerminkan pola pemerintahan tirani. Pada pemerintahan republik, baik dalam teori maupun prakteknya semua representatif dan juga masyarakat diperlakukan dengan sama dan punya hak yang sama untuk bicara di pemerintahan terlebih karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Dalam masa modern, bentuk pemerintahan demokrasi memiliki beberapa variasi seperti demokrasi parlementer seperti yang dilakukan di Jepang, ada juga demokrasi langsung, demokrasi presidensial, dan demokrasi representatif. Sedangkan republik memiliki variasi republik demokrasi dan republik konstitusional.
 

Sumber pendapatan
Baik negara yang mengusung demokrasi dengan negara yang mengusung republik masing-masing bebas untuk menentukan sistem ekonomi apa yang akan digunakan dalam mengelola negara. Keduanya juga sama-sama dikuasai oleh kaum kapitalis yang punya suara kuat di pemerintahan. Namun untuk sumber pendapatan negara demokratis yang kedaulatannya dikendalikan oleh sekelompok orang, maka seringkali ditemukan berasal dari manipulasi pajak, denda, dan juga lisensi. Sedangkan untuk negara pemerintahan republik yang kedaulatannya diatur dengan hukum konstitusi, sumber pendapatan utama berasal dari cara-cara yang legal atau sesuai hukum baik hukum nasional maupun internasional.

Kecenderungan mobocracy
Mobocracy adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan dan dikuasai oleh massa, oleh masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Sistem pemerintahan seperti ini bisa ditemukan pada negara dengan sistem pemerintahan demokrasi langsung di mana suara kaum mayoritas adalah hukum yang berlaku, namun bukan berarti negara dengan sistem demokrasi langsung tidak punya hukum. Hanya hukum yang ada adalah aturan-aturan yang bisa menjamin kekuasaan dan kekedaulatan oleh massa ini tidak bisa diganggu oleh kaum minoritas. Sementara untuk negara dengan sistem pemerintahan republik tidak bisa memiliki kecenderungan mobocracy karena yang berkuasa adalah hukum konstitusi dan pemerintah dikepalai oleh kepala negara yang dipilih oleh masyarakat. Kepentingan kaum minoritas juga masih dilindungi dengan undang-undang. Pada intinya yang menjadi pembeda utama antara demokrasi dengan republik adalah pemegang kedaulatan dan juga ada atau tidaknya jaminan perlindungan hak yang sama untuk suara kaum minoritas.

Tweet